“Bahasa”, ‘Bahasa’, dan Bahasa

Tanda kutip sering dipakai oleh pengarang untuk menyebutkan suatu kata (penanda) yang mana ia ingin berlepas diri dari tanggungjawab penggunaannya, terlepas dari setuju maupun tidak mengenai keakuratan penggunaan penanda itu untuk menandai sesuatu. Saya akan mulai dengan mitos 14 “bahasa” di Indonesia yang konon telah punah lalu kita diminta menangisinya. Klaim ini dilakukan oleh UNESCO yang kabarnya melakukan program untuk mengantisipasi 6000 “bahasa” lain yang terancam punah.

Padahal, selama ini “bahasa” yang telah punah tersebut belum pernah dikonfirmasi keberadaannya. Kok mak bedunduk sudah hilang. Anehnya, “bahasa” itu sudah punya nama. Horotoyo, belum lahir sudah dinamai, yang menamai outsider lagi, memang punya hak apa mereka menamai sesuatu yang tidak lahir dari rahimnya? Jika pun memang benar 14 “bahasa” tersebut ada dan kemudian punah, faktor penyebab kepunahannya tidak lain dan tidak bukan adalah hadirnya negara yang memaksa warganya menjadi penutur ‘bahasa’ Indonesia dengan dalil ‘bahasa’ ini telah hidup sebagai lingua-franca, lalu dikumandangkanlah istilah ‘bahasa’ persatuan. Belum puas dengan itu semua, kita diminta menuruti standar “baik dan benar” oleh pemerintah. Jika tidak, jangan harap diterima kerja. Lupakan hutan, berburu, dan meramu! Roda besar modernisasi dan pertumbuhan ekonomi siap menggilas siapa saja yang tidak patuh. Rasa-rasanya kok tidak asing ya dengan pola ini, hanya pemengaruhannya lebih halus. Kalau Penjajah Belanda dengan invasi, kini Penjajah Indonesia dengan mendatangkan Presiden lalu kongkow dengan suku anak dalam.

Wacana yang dilontarkan UNESCO sebenarnya mengkhianati penyeragaman yang dilakukan oleh negara, lalu berusaha mengkonservasi “bahasa” yang masih tersisa untuk menghargai keberagaman, syukur-syukur bisa belajar sedikit-sedikit tentang pendangan hidup yang terkandung dalam “bahasa” tersebut. Ini sejalan dengan wacana desentralisasi yang sudah cukup lama bercokol di negeri ini, yang mana melimpahkan banyak wewenang ke daerah. Bahkan, kini pelimpahan wewenang sampai pada tingkat yang paling kecil, yakni desa. Di sisi lain, sedang ada wacana besar-besaran globalisasi, yang mana negara semakin hilang dalam arus perekonomian yang segala tetek-bengek di dalamnya diikat dengan perjanjian bisnis. Lalu dimana negara? Lalu dimana rakyat?

Saat negara dan rakyat semakin susah dicari keberadaannya (peran), lalu bagaimana nasib ‘bahasa’ Indonesia? Saya katakan dengan tanda petik karena satuan ini sebenarnya bukan bahasa dalam arti langue seperti yang didengungkan Ferdinand de Saussure dalam General Linguistics (1893). Barangkali lebih tepat jika dikatakan dialek, karena kita menganggap ‘bahasa’ Melayu a la Malaysia bukan bagian dari ‘bahasa’ Indonesia. Padahal, jika kita mendengar bahasa Melayu dialek Malaysia kita dapat mengerti, dan itu cukup mengidentifikasi bahwa kita menuturkan langue yang sama.

Wacana negara-bangsa adalah penyebab kita tidak mengenali lagi mereka sebagai saudara dekat, bahkan beberapa kali berebut “kebudayaan”. Makhluk apa lagi ini, diperebutkan segala. Banyak orang bilang kita ini bangsa inferior, saya dengan penuh keyakinan membantahnya. Kita superior! Buktinya, kita bisa menertawakan dan mencemooh saudara dekat kita itu karena kata-kata (leksem) yang digunakan kita anggap lucu. Bangsa Melayu di Indonesia kan lebih besar, kita yang menjadi puncak pencapaian “dunia” melayu, begitu kira-kira alasan yang dipilih untuk melegitimasi superioritas yang kita miliki.

Kembali ke persoalan ‘bahasa’ Indonesia, yang kemudian saya sebut bahasa Melayu dialek Indonesia. Seringkali dialek ini dibubuhi “yang baik dan benar” dengan kitab sakral Ejaan yang Disempurnakan, yang tidak sempurna-sempurna amat sebetulnya (dengar-dengar sudah setahun yang lalu kata sempurna dihilangkan); dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang juga tidak besar-besar amat. Saya katakan demikian karena EYD sama sekali tidak cukup untuk memenuhi hasrat penyampaian makna sampai pencurah-capaian estetika, pun KBBI yang bahkan lebih asing dari bahasa asing. Kita lebih mengenal passion daripada renjana atau podcast daripada siniar. Maka, EYD dan KBBI itu untuk dipelajari lalu dilupakan. Kalau disalah-salahkan, bilang saja EYD dan KBBI yang salah. Bukan penuturnya. Justru EYD dan KBBI yang harusnya tunduk dan patuh dengan penutur.

Mereka pikir bisa mengatur aktivitas berbahasa dengan membuat, misalnya, kaidah-kaidah tata bahasa baku. Lalu yang berhak menentukan salah-benar disebut “Editor Bahasa”. Bahasa kok diedit? Begitu superiornya teks sehingga kita anggap sebagai bahasa itu sendiri. Padahal, sumber primer bahasa adalah tradisi lisan. ‘Bahasa’ dalam teks hanya salah satu ragam, yang merupakan turunan dari idiolek, yang mana turunan juga dari dialek. Maka ‘Bahasa’ Sansekerta dan Jawa Kuna bukan bahasa. Ia hanya serpihan leksem yang tercecer dan tercerai-berai, terseok-seok melintasi jaman. Bahkan hanya segelintir orang yang bisa mengakses teks di jaman teks itu muncul, mengingat otoritas teks sangat terbatas.

Selain itu, ada pula pemisahan, antara folk taxonomy dan scientific taxonomy, yang folk ya sacangkem-cangkeme, kalau scientific harus serba sistematis dan dipertanggungjawabkan penggunaan tiap titik-komanya. Pokoknya a la cangkem kuliahan begitu. Akan tetapi, pernahkah kita mempertanyakan, misalnya, istilah “Ilmu Budaya” yang kemudian di-Inggris-kan menjadi Cultural Science? Sains kok budaya? Terus asal-usulnya Budaya di-ilmu-kan itu bagaimana? Itu kan hanya istilah saja, begitu? Istilah, kok saja?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s